Program PPKS Dharma Guna Kemensos Diapresiasi Komisi VIII DPR RI

AWASINEWS.COM, BENGKULU -- Program menjangkau 20.860 PPKS yang terdiri dari penyandang disabilitas, anak, kelompok rentan dan lanjut usia di wilayah kerja Sentra “Dharma Guna”. 

Komisi VIII DPR-RI mengapresiasi langkah terobosan Kementerian Sosial dalam meningkatkan layanan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Melalui Sentra “Dharma Guna”, Kemensos mulai menggelindingkan program Asesmen Terintegrasi 2022 di 10 wilayah kerja “Sentra Dharma Guna” di Bengkulu.

Kegiatan ini sejalan dengan arahan Menteri Sosial Tri Rismaharini agar semua jajaran Kemensos termasuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) memberikan respon cepat terhadap berbagai masalah sosial. Melalui program ini, Sentra “Dharma Guna” menginisiasi pemetaan permasalahan sosial sekaligus menjaring data di lapangan.

Dalam pelaksanaannya, Sentra bekerja bersama instansi terkait di sepuluh kabupaten/kota wilayah kerja Sentra “Dharma Guna” di Bengkulu. Hasil dari asesemen lapangan, menjadi masukan bagi pengambilan keputusan.

“Program ini sangat baik dan sangat penting. Karena menyangkut pendataan dan pemetaan persoalan sosial dimana hasilnya akan menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan. Jadi ujungnya adalah untuk meningkatkan layanan bagi PPKS. Saya sangat mengapresiasi, sangat baik,” kata anggota Komisi VIII DPR RI Mohammad Saleh yang hadir dalam acara Rapat Koordinasi Akselerasi Pendataan PPKS di Bengkulu (14/10).

Acara dibuka secara daring oleh Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial (Rehsos) Pepen Nazaruddin, dihadiri Kepala Sentra “Dharma Guna” Bengkulu Syam Wuryani dan jajaran, serta perwakilan instansi terkait di Bengkulu.

Dalam bagian lain pernyataannya, Mohammad Saleh menyatakan, kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan data yang benar-benar valid, harus akurat dan memotret secara presisi kebutuhan PPKS. “Dengan begitu, kebijakan yang diambil dapat dengan tepat menjawab dan menyelesaikan masalah PPKS,” katanya.

Untuk itu, keberhasilan program ini juga sangat bergantung kepada petugas lapangan, yakni Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Mohammad Saleh berpesan agar para TKSK yang turun ke lapangan dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan dengan seujujur-jujurnya.

“Agar data yang didapatkan bisa digunakan untuk pengambilan kebijakan dalam penyaluran bantuan tepat sasaran dan akuntabel,” kata anggota Fraksi Partai Golkar ini.

Dalam kesempatan yang sama, Pepen Nazaruddin juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Sentra “Dharma Guna” di Bengkulu yang menggelar Asesmen Terintegrasi 2022. “Program ini dapat mengakselerasi dan meningkatkan akurasi dan dapat melakukan respon secara cepat dalam melakukan pelayanan terhadap PPKS,” katanya. 

Pepen Nazaruddin menyatakan kebanggaannya melihat adanya kekompakan antara Sentra, Dinsos dan pendamping. “Silahkan saling bersinergi melayani saudara kita yang mengalami masalah sosial di manapun mereka berada. Sesuai arahan Bu Menteri Sosial, satu orang dimanapun mereka berada harus direspon ketika itu memang memerlukan pelayanan,” katanya.

Kepada Dirjen Rehsos dan Komisi VIII DPR RI, Syam Wuryani melaporkan, Tujuan acara ini adalah terlaksananya sosialisasi dan data asesmen terintegrasi di Kabupaten/Kota wilayah Sentra “Dharma Guna” di Bengkulu dengan capaian data 20.860 PPKS secara baik dan valid.

Kegiatan diikuti 200 Pendamping Rehabilitasi Sosial dan TKSK dari 10 Wilayah kerja Kabupaten/Kota wilayah kerja Sentra “Dharma Guna” di Bengkulu. Sosialisasi Asesmen Terintegrasi dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, tanggal 12 – 14 Oktober 2022. 

Sedangkan Pelaksanaan kegiatan asesmen terintegrasi di Kabupaten/Kota dilaksanakan selama 12 hari. Target asesmen masing-masing petugas sebanyak 172 – 199 data perhari dengan asumsi petugas dapat melakukan asesmen antara 34 – 40 data yang meliputi kelompok rentan, penyandang disabilitas, anak dan lanjut usia.(rsl)